Napak Tilas Sejarah Pemerintahan Indonesia

Setelah Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya, mulailah disusun pemerintahan. Pada tanggal 18 Agustus 1945 disahkanlah UUD ’45 dan yang mengesahkannya adalah wakil-wakil rakyat indonesia yang bernama Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).

PPKI yang semula beranggotakan 21 orang kemudian bertambah menjadi 27 orang, penambahan anggota ini dilakukan dengan maksud untuk mengubah badan buatan Jepang menjadi badan yang bersifat nasional. Badan ini mencerminkan tokoh-tokoh politik yang juga mencerminkan wakil-wakil daerah dalam rangka kesatuan Indonesia.

Ketua PPKI adalah Bung Karno, dan Bung Hatta sebagai wakilnya. Badan ini juga yang memprakarsai Soekarno dan Moh. Hatta dipilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia (Aturan Peralihan, pasal III UUD ’45).

Menurut pasal IV, Aturan Peralihan UUD ‘ 45 sebelum MPR, DPR, dan DPA terbentuk, segala kekuasaan pemerintahan dijalankan oleh Presiden dengan bantuan sebuah Komite Nasional. Kemudian Komite Nasional itu dibentuk pada tanggal 29 Agustus 1945 yang beranggotakan 400 orang dengab ketuanya Kasman Singodimejo SH.

Mula-mula kedudukan Komite ini adalah sebagai pembantu Presiden tetapi sejak 18 Oktober 1945 dengan Maklumat No. X, badan ini mengalami perubahan. Maklumat tersebut berisi bahwa Komite Nasional (Pusat) sebelum terbentuknya MPR dan DPR diserahi kekuasaan legislatif.

Pekerjaan Komite Nasional Pusat ini sehari-harinya dijalankan oleh sebuah badan Pekerja yang bernama Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat ( BPKNIP) dengan Sultan Syahrir sebagai ketuanya.

Kabinet Presidensial

Pada tanggal 5 September 1945 dibentuk Kabinet Presidensial dengan Presiden Soekarno sebagai Perdana Menteri. Menteri-menterinya antara lain ialah R.A.A. Wiranatakusuma sebagai Menteri Dalam Negeri (kemudian menjadi Wali Negara Pasundan), Subarjo SH. sebagai Menteri Luar Negeri, dan Supriyadi sebagai Menteri Keamanan Rakyat (bekas pemimpin pemberontakan di Blitar dimasa Jepang yang kemudian tidak pernah hadir).

Maklumat-Maklumat

Untuk menunjukkan politik Indonesia terhadap dunia luar, khususnya Belanda. Maka dikeluarkanlah Maklumat tanggal 1 November 1945. Maklumat ini berisi bantahan atas tuduhan luar negeri yang mengatakan bahwa Republik Indonesia itu adalah buatan Jepang.

Selain itu, Republik Indonesia juga menjamin segala milik asing di Indonesia selain yang diperlukan negara. Maklumat 1 November 1945 ini dapat dianggap merupakan Garis-garis Besar Haluan Negara Republik Indonesia (GBHN) pada waktu itu.

Bahwa di dalam Republik Indonesia benar-benar dilakukan sistim demokrasi, maka dikeluarkanlah Maklumat Pemerintah pada tanggal 3 November 1945, yang berisi anjuran untuk berdirinya partai-partai politik dengan ketentuan bahwa hendaknya partai-partai itu bersikap memperjuangkan kemerdekaaan RI dan menjamin keamanan masyarakat.

Kepartaian

Pada tanggal 22 Agustus 1945 PPKI di dalam hal kepartaian menetapkan akan dibentuknya satu Partai Nasional Indonesia, hal ini tidak dapat dilaksanakan karena banyak orang yang tidak menyetujuinya.

Dengan dikeluarkannya Maklumat pada tanggal 3 November 1945 yang mengijinkan didirikannya partai-partai, maka kemudian muncullah banyak partai, baik yang beralitan agama, nasional, maupun sosial beserta mantel organisasinya baik gerakan wanita maupu  pemudanya.

Partai-partai yang beraliran agama diantaranya Masyumi, Partai Katholik, Partai Kristen Indonesia (parkindo), Partai Tarbiyah Islamiyah (Perti). Partai yang beraliran nasional yaitu Partai Nasional Indonesia (PNI) dan Partai Wanita Rakyat.

Partai yang beraliran Sosialis diantaranya Partai Sosialis, Partai Komunis Indonesia (PKI), Partai Buruh Indonesia, dan Partai Murba.

Kabinet Parlementer

Kabinet Parlementer di lantik pada tanggal 14 November 1946 dengan Sultan Syahrir sebagai Perdana Menteri .

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.